NGO Pendidikan

Bagaimanakah desain organisasi kita? Mau dibawa kemana organisasi kita? Pertanyaan ini penting diajukan saat transisi demokrasi di negara kita tidak berjalan dengan sehat.

Para era sentralisme Orde Baru, kita mencibir NGO sebagai antek asing. Kita tuding NGO sebagai perpanjangan tangan korporasi multinasional (MNC) dan negara-negara asing untuk menyetir kebijakan negara kita. NGO teriak-teriak soal pelanggaran HAM, krisis ekologi, feminisme, dan isu-isu global. Mereka tidak peduli bahwa bisa jadi ideologi bangsa (baca; Pancasila) punya pemaknaan berbeda tentang isu yg mereka lontarkan.

Orde Baru akhirnya takluk oleh gerakan sipil. NGO masuk ke jantung sistem kita dengan mengganti UUD 1945, melakukan liberalisasi UU Pangan dan Energi, dan mengadu domba sipil melalui otonomi daerah.

Ternyata kekuasaan menyebar, tidak didominasi NGO. Desentralisasi menciptakan raja-raja kecil melalui pilkada. Untuk menopang kekuasaan dan meredam oposisi lokal, menciptakan LSM atas nama etnisitas atau demografi. LSM hidup dari dana bansos. Pada awalnya LSM dianggap sebagai organisasi masyarakat yang relatif independen sebab segala sesuatunya swakelola dan swadana.

NGO era Orde Baru dan era Reformasi tidak banyak berbeda. Pada era Orde Baru, NGO memaksimalkan leaflet, buku, majalah, brosur, dan produk cetak lainnya. Mereka menggunakan simpul-simpul di daerah sebagai koresponden. Pada era reformasi, NGO lebih banyak menggunakan polling dan media sosial.

Yang ingin saya katakan adalah, tidak ada perbedaan antara LSM dan NGO dalam menjadikan masyarakat sipil sebagai objek dari pembangunan. Negara dan MNC sama-sama tidak suka bila ada komunitas sipil bergerak dan mengorganisir diri sendiri. Pandangan James Petras saat meneliti NGO di Amerika Latin menarik untuk disimak http://www.prp-indonesia.org/2011/imperialisme-dan-ngo-di-amerika-latin.

Negara menggunakan dua simpul untuk mengontrol masyarakat: militer dan sipil (LSM). Dalam hal ini kita pahami sikap militer yang cenderung anti sipil. Sedangkan MNC memelihara NGO dan komunitas intelektual (dosen, peneliti). Dalam hal ini, isu nasionalisme yang dipakai negara bisa beririsan sangat tipis dengan isu kemandirian masyarakat yang ditopang donasi MNC.

Lalu, bagaimana kita harus bersikap? Kita seperti kumpulan malaikat yang bekerja untuk iblis. Kita memang memberdayakan masyarakat. Tapi hakikatnya kita kasih mereka opium agar mereka merasa terbela dan terus hidup dengan ketergantungan injeksi. Mungkin juga kita sudah berkhayal sebagai tokoh (gerakan) masyarakat yang kita suntikkan ke diri kita sendiri.

Sikap kita ditentukan oleh tujuan kita. Tujuan kita ditentukan oleh konsepsi diri kita. Jawaban normatif, tapi mendasar.

Jawadi Amuli menyatakan, “Kekuatan sebuah misi ditentukan oleh kualitas eksistensial dan kepribadian empunya.” Artinya, seiring dengan rendahnya kualitas kepribadian seseorang, pengaruh misi yang dibawakannya pun dangkal dan terbatas. Juga sebaliknya, semakin kepribadian seseorang itu besar dan luhur, sekadar itu pula radius misinya turut melebar luas.

Kualitas eksistensial seorang manusia ditentukan dari seberapa besar ia merdeka dalam berpikir. Sedangkan salah satu tanda kemerdekaan berpikir adalah kebebasan berkehendak. Sementara, kebebasan berkehendak sendiri berarti tidak dikuasai dan tidak menguasai.

Artinya, tujuan membangun sebuah lembaga adalah untuk memerdekaan umat manusia. Maka kalimat “memberdayakan masyarakat” pun tidak tepat. Sebab masih ada unsur dominasi dari kita sebagai “pemberdaya”. Seharusnya, tidak ada distingsi kami dan kalian, melainkan kita sebagai manusia merdeka.

Nah, pintu utama kemerdekaan manusia adalah pendidikan. Pendidikan adalah jendela kesadaran. Sebagaimana Tuhan mendidik Adam as saat pertama kali diciptakan dengan nama-nama utk mengenal hakikat realitas. Itu idealnya.

Dalam praktiknya, politik pendidikan suatu lembaga akan beririsan kepentingan lembaga lain dalam memaknai pendidikan. Maka mau tak mau kita harus sebut kebijakan politik etis Hindia Belanda pada awal abad 20. Tujuan utamanya adalah menciptakan tenaga kerja trampil yang bisa dibayar murah meriah untuk menopang industri perkebunan yang sedang menanjak. Tapi siapa sangka bahwa keran pendidikan tersebut justru membuka mata kalangan pribumi tentang eskploitasi manusia dan alam selama ratusan tahun tersebut.

NGO Pembangunan membujuk kalangan intelektual untuk sekolah magister dan doktoral di luar negeri, di kampus-kampus yang sudah dikondisikan. Lulus dari tempat itu, maka dia sudah menjadi juru bicara korporasi yang menjadi donatur diam-diam NGO tersebut, dalam menetapkan suatu kebijakan di negeri sang penerima beasiswa. Tapi siapa sangka bahwa kesadaran kosmopolit akibat pergaulan antar bangsa mengantarkan sistem negara kita yg transparan, efisien namun tetap dengan semangat merah putih yang menyala-nyala, berkobar-kobar. Lihatlah komunitas diaspora yg dijahit oleh Dino Patti Djalal, tidak seliberal yang kita asumsikan.

Maka NGO Pendidikan merupakan sarana bagi pembebasan manusia utk memperoleh harkat dan martabatnya. Tentu saja ada trial and error dalam merintis dan mendesainnya. Tapi, disitulah kualitas kita ditempa. [Ahmad A.]

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *